Badung, Kompas - Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan dan
tetap menjalankan program Keluarga Berencana. Hal itu karena Keluarga
Berencana merupakan strategi dalam rekayasa kependudukan untuk mencapai
sasaran Pembangunan Milenium.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) Sudibyo Alimoeso mengatakan, rekayasa kependudukan meliputi
kelahiran, kematian, dan migrasi.
Rekayasa kependudukan melalui program
Keluarga Berencana (KB) menjadi isu penting dalam capaian sasaran
Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) karena
berhubungan dengan pencapaian target bidang kesehatan ibu dan anak serta
penanggulangan kemiskinan dan kelaparan.
”Tanpa rekayasa
kependudukan, target MDGs sulit tercapai,” kata Sudibyo, di sela-sela
forum Pertemuan Kelompok Ahli tentang Dinamika Penduduk dan Agenda
Pembangunan Pasca 2015, di Nusa Dua, Bali, Sabtu (23/3). Pertemuan
kelompok ahli difasilitasi BKKBN, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan
dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), serta Badan Kependudukan
Perserikatan Bangsa- Bangsa (UNFPA).
Sudibyo menambahkan, peran
dan komitmen pemerintah daerah (pemda) untuk menggalakkan kembali
program KB sangat penting untuk mengendalikan laju
pertambahan penduduk secara nasional. Ini karena KB juga bertujuan
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, khususnya perempuan dan
remaja.
Pakar kependudukan, yang menjadi peserta, Emil Salim,
menyatakan, kalangan pemda di Indonesia harus memahami pentingnya
pengendalian laju pertambahan penduduk secara nasional dengan
menjalankan program KB di daerahnya masing-masing.
”Program KB di
Indonesia masih berjalan, tetapi mengalami stagnasi karena
desentralisasi,” ujar Emil yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.
Persoalan dinamika kependudukan bakal menjadi agenda pembangunan
pasca-MDGs tahun 2015.
0 komentar:
Posting Komentar