skip to main |
skip to sidebar
Arus Urbanisasi Tidak Boleh Dilawan
Singapura, Kompas - Arus urbanisasi yang semakin deras
tidak bisa dan tidak boleh dilawan. Urbanisasi bisa menjadi kekuatan
bagi kota asalkan dikelola dengan benar.
Demikian intisari dari World Cities Summit Southeast Asia In Focus, di Marina Bay Sands, seperti dilaporkan wartawan Kompas M Clara Wresti dari Singapura, Selasa (3/7).
Di
China dan India, arus urbanisasi bisa dikelola dengan baik sehingga
setiap 1 persen peningkatan urbanisasi produk domestik bruto (PDB)
negara tersebut meningkat sekitar 6-8 persen. Di Indonesia, setiap 1
persen peningkatan urbanisasi, kenaikan PDB hanya 2 persen.
”Jika
melihat urbanisasi sebagai masalah, dia akan menjadi masalah. Tetapi
jika melihat urbanisasi sebagai peluang, dia akan menjadi peluang.
Sektor informal bisa bergerak maju karena adanya urbanisasi,” kata Prof
Komara Djaja, Kepala Studi Perkotaan Program Pascasarjana Universitas
Indonesia, yang menjadi narasumber dalam forum internasional tersebut.
Operasi yustisi sia-sia
Menurut
Komara, upaya pemerintah dalam menekan arus urbanisasi, seperti operasi
yustisi, adalah upaya yang sia-sia dan tidak membuahkan hasil.
Urbanisasi tidak bisa dicegah, tetapi harus dikelola.
Pengelolaan
urbanisasi harus berorientasi pada warga. Kebutuhan warga dipenuhi
sekaligus mendorong sektor informal agar pendatang yang berketerampilan
rendah bisa bekerja dan mempunyai penghasilan.
Kebutuhan dasar
warga juga harus dipenuhi, yakni mempunyai kehidupan layak karena tidak
terkena banjir, bebas macet, aman, bersih, dan sebagainya. Kebutuhan
dasar ini harus dipenuhi dulu baru memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang
besar.
”Kita memang butuh infrastruktur yang bagus, gedung yang
menjulang tinggi, tetapi itu membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Bagaimana mau memenuhi kebutuhan yang besar kalau yang kecil saja tidak
terpenuhi. Padahal, jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, warga akan
mendukung pemerintah,” jelas Komara.
Untuk mengelola urbanisasi
menjadi kekuatan, perlu diciptakan lapangan kerja baru, seperti ekonomi
kreatif, pusat kuliner, pertunjukan musik, bengkel, dan salon.
Transparansi, antikorupsi
Dalam
kesempatan itu, Komara juga menyorot masalah pendidikan. Saat ini
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan anggaran cukup besar (28
persen) bagi pendidikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2012.
Namun, anggaran itu tidak hanya dipakai untuk memberikan
bantuan operasional pendidikan, tetapi juga untuk meningkatkan gaji
guru dan memberikan tunjangan.
”Apakah dengan meningkatkan gaji
guru, maka kualitas pendidikan kita jadi semakin baik? Mengapa masih
banyak LSM yang memberikan pelajaran kepada warga miskin? Mengapa masih
sering terjadi gedung sekolah ambruk?” ujarnya.
Menurut Komara,
harus dilakukan evaluasi mengenai hal ini. Dia berkeyakinan, kunci dari
persoalan di Jakarta adalah tata kelola pemerintahan, seperti
transparansi, antikorupsi, dan keterbukaan.
Industri pertanian
Menteri
Pertanahan, Perumahan dan Pengembangan Kota Nigeria Ama Pepple
mengatakan, negaranya mengembangkan industri pertanian di seluruh negeri
untuk membuka lapangan kerja. Dengan demikian, pekerjaan tidak hanya
ditemukan di kota, tetapi juga di daerah.
Dia juga mengatakan,
perumahan murah di dalam kota juga harus dikembangkan agar tidak ada
kawasan kumuh dan miskin di dalam kota.
Sementara itu, Budiarsa
Sastrawinata, Direktur Ciputra mengatakan, masalah urbanisasi dialami
semua kota di dunia. Masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah,
melainkan juga sektor swasta.
Banyak yang bisa dilakukan pihak
swasta untuk membantu mengelola urbanisasi, seperti membangun perumahan
dan penyediaan infrastruktur. Namun, pihak swasta sering menemui
kendala berupa peraturan yang sering berubah-ubah atau aturan yang belum
ada.
0 komentar:
Posting Komentar